Hari Migran Internasional

Layanan Terpadu Satu Atap-Responsif Gender (LTSA dan MRC) di Cirebon terima penghargaan Indonesian Migrant Worker Award dari Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Terpadu Satu Atap-Responsif Gender (LTSA-MRC) di kabupaten Cirebon, yang didukung oleh program Safe and Fair ILO-UN Women, menerima penghargaan Indonesian migrant worker award dari Kementerian Ketenagakerjaan.

News | 21 December 2021
Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terpadu di Cirebon, Jawa Barat
Kementerian Ketenagakerjaan menganugerahkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Pusat Informasi Pekerja Migran (MRC) yang Responsif Gender di Kabupaten Cirebon dengan penghargaan Indonesian Migrant Worker Award karena telah memberikan layanan migrasi kerja terbaik bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi pada 18 Desember, sejalan dengan peringatan Hari Migran Internasional yang diadakan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Cirebon sebagai LTSA pertama yang terintegrasi dengan MRC. Pengintegrasian ini juga telah membentuk kemitraan multi-pihak antara pemerintah, serikat pekerja migran dan pusat krisis perempuan untuk meningkatkan dan memperluas fungsi dan layanan LTSA menjadi layanan yang lebih responsif gender, mudah akses dan memberikan layanan perlindungan responsif gender yang komprehensif demi penempatan dan perlindungan PMI yang optimal.

Ini bukan hanya model pertama di Indonesia tetapi juga di ASEAN, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam mempromosikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI di semua siklus migrasi tenaga kerja dari tingkat desa hingga negara tujuan."

Sinthia Harkrisnowo, Staf Program Safe and Fair ILO
Diluncurkan pada Juni lalu, LTSA dan MRC yang terintegrasi ini juga telah memberikan layanan penjangkauan ke desa-desa, konsultasi pra-kerja, layanan konseling psiko-sosial, penanganan kasus, bantuan hukum, pelatihan bagi calon PMI dan penyediaan informasi bagi pekerja migran dan mereka keluarga di cirebon.

Program MRC ini didukung oleh Program Safe and Fair: Mewujudkan hak dan peluang perempuan pekerja migran di ASEAN, program bersama ILO dan UN Women. Program Safe and Fair merupakan bagian dari EU-UN Spotlight Initiative untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan adil di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Kunjungan kementerian ke kantor MRC
Usai penyerahan penghargaan, Menteri Ida mengunjungi kantor LTSA dan MRC yang letaknya bersebelahan. Dalam kunjungan tersebut, Sinthia Harkrisnowo, Staf Program Safe and Fair ILO, menjelaskan bahwa pengintegrasian ini merupakan model percontohan pertama bagi Indonesia dan kawasan ASEAN.

“Ini bukan hanya model pertama di Indonesia tetapi juga di ASEAN, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam mempromosikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI di semua siklus migrasi tenaga kerja dari tingkat desa hingga negara tujuan,” jelas Sinthia.

Selain itu, Hariyanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Saadah Nasukha, Manajer Program Pusat Krisis Perempuan, Mawar Balqis, sebagai mitra pelaksana MRC Cirebon, memaparkan layanan yang diberikan oleh MRC yang mencakup tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender di tingkat desa, peningkatan kapasitas pejabat pemerintah daerah dan penyedia layanan lainnya serta penguatan koordinasi dan dialog sosial di tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan lainnya meliputi upaya penguatan pusat informasi desa, satuan tugas perlindungan dan dukungan terhadap program berbasis desa.


Mempromosikan migrasi yang aman dan adil di tingkat desa

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala Desa Gembong Mekar, Kamaludin
Kunjungan ke kantor LTSA dan MRC dilanjutkan dengan kunjungan ke salah satu desa yang didukung oleh program MRC: Desa Gembongan Mekar. Desa ini telah dibantu oleh MRC melalui program manajemen berbasis desa untk meningkatkan pemberian layanan kepada PMI dan keluarganya dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan PMI di Tingkat Desa untuk menghapuskan risiko perdagangan orang dan pusat informasi yang mudah diakses oleh calon PMI dan keluarganya serta memperkuat manajemen dan layanan berbasis desa dan keterlibatan yang lebih besar dari aparat desa dalam siklus migrasi.

Sekitar 95 persen aparat desa kami adalah mantan PMI. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kebutuhan dan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses informasi, pelatihan keterampilan dan perlindungan pekerja migran kita."

Kamaludin, Kepala Desa Gembong Mekar yang juga mantan PMI
Dalam diskusi interaktif antara Menteri Ida dan masyarakat desa setempat, Menteri menyoroti pentingnya peran desa dalam memastikan perlindungan PMI dengan memberikan informasi yang diperlukan tentang hak-hak pekerja migran dan kondisi kerja dan dengan mendukung pelatihan keterampilan dan proses migrasi yang prosedural.

“Sekitar 95 persen aparat desa kami adalah mantan PMI. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kebutuhan dan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses informasi, pelatihan keterampilan dan perlindungan pekerja migran kita,” kata Kamaludin, Kepala Desa Gembong Mekar yang juga mantan PMI.

Kunjungan desa diakhiri dengan pemberian penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program desa dengan memasukkan Desa Gembongan Mekar ke dalam program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kementerian pada 2022. Sebagai bagian dari program Desmigratif, desa ini akan menerima bantuan teknis dan pendanaan dari pemerintah.

Selain Cirebon, daerah sasaran lain di bawah program bersama ILO-UN Women juga menerima penghargaan. Salah satu desa binaan di bawah program MRC, Desa Betak di Tulungagung, Jawa Timur, menerima penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan untuk desa peduli PMI.

Standar prosedur migran Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan menghargai kontribusi yang diberikan Program Safe and Fair ILO-UN Women untuk pengembangan Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Penyelenggaraan Layanan dan Perlindungan bagi PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. SOP tersebut telah berhasil membuat Pemerintah Taiwan membuka pintunya pada November lalu bagi PMI.

Jumroh, mantan pekerja migran dengan anak laki-lakinya yang baru kembali dari Taiwan sebagai PMI selama 2 tahun
Pemerintah Taiwan memberikan penghargaan kepada upaya Indonesia sebagai satu-satunya negara pengirim yang telah menyusun SOP untuk memastikan penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak-hak pekerja migran dari eksploitasi dan kekerasan. SOP ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Mandarin dan Arab untuk negara-negara tujuan lainnya.

“ILO melalui program bersama ini akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menerapkan SOP ke semua perusahaan pengirim dan pusat pelatihan tenaga kerja, termasuk balai latihan kerja pemerintah. Kami akan melakukan pelatihan lanjutan dan sosialisasi tentang SOP ini,” pungkas Sinthia.