Sekitar 25 pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari lima provinsi (DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali) dan pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan bertemu dalam Lokakarya Pemantauan yang diselenggarakan selama tiga hari mengenai Perencanaan Kepatuhan Strategis bagi Pengawas Ketenagakerjaan pada awal Maret. Mereka bertemu untuk saling berbagi informasi tentang berbagai kemajuan pelaksanaan rencana pengawasan provinsi, termasuk upaya memperkuat koordinasi dengan dan antara para regulator terkait lainnya.

Lokakarya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang diadakan di Bogor, Jawa Barat, pada Agustus tahun lalu, yang bertujuan meningkatkan hak-hak para nelayan di negara ini. Lokakarya tahun ini dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara mengingat provinsi ini telah memperlihatkan sejumlah kemajuan dalam pengawasan bersama kapal perikanan dan kepatuhan ketenagakerjaan di pelabuhan perikanan Bitung. Acara ini diselenggarakan oleh ILO, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan partisipasi dari Kementerian Transportasi dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Di Manado, Dinas Tenaga Kerja telah diberikan izin untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan bersama dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Transportasi. Dinas Tenaga Kerja pun telah mengundang partisipasi serikat pekerja pelaut.

Sementara di Bali, Dinas Tenaga Kerja bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya mampu meningkatkan upah minimum nelayan di Pelabuhan Tanjung Benoa. Upah nelayan meningkat dari Rp 800.000 menjadi Rp 2,5 juta sesuai dengan peraturan pemerintah tentang upah minimum bagi nelayan. Praktik terbaik lainnya termasuk penerbitan perjanjian kerja laut di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, bagi nelayan dan kapal ikan.

Selain penerapan praktik terbaik, sejumlah tantangan yang masih membutuhkan perbaikan pun dibicarakan seperti kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan, tumpang tindih peraturan di antara para regulator terkait dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak kerja nelayan. Tantangan lain termasuk jauhnya lokasi sejumlah pelabuhan dan komunitas nelayan. Di Maluku, misalnya, pengawasan bersama belum dilaksanakan secara efektif karena kurangnya kesepakatan di antara para pemangku kepentingan terkait.

Rene Roberts, Spesialis Senior Pengawas Ketenagakerjaan ILO, berbagi praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi nelayan dan memastikan kepatuhan kerja di industri perikanan. Salah satu praktik terbaik yang disampaikan adalah dari Thailand, negara tetangga Indonesia. Untuk memahami akar penyebab dan kondisi penangkapan ikan yang sebenarnya, Thailand melakukan survei awal. Survei tersebut menemukan bahwa sejumlah nelayan tidak pernah menginjakkan kaki di darat selama bertahun-tahun dan terdapat penundaan pembayaran atau bahkan tidak dibayar.

“Thailand sekarang telah memberlakukan persyaratan bahwa semua kapal di 32 pelabuhannya harus berlabuh ke pelabuhan setiap 30 hari untuk pengawasan. Semua nelayan diharuskan memiliki tidak hanya buku perikanan dan kontrak tertulis, tetapi juga untuk membuat rekening bank elektronik,” jelas Rene, seraya menambahkan bahwa negara tersebut juga telah melibatkan otoritas kelautan untuk melakukan pemantauan di laut.

Kunjungan untuk pengawasan kapal

Untuk mengkaji kemajuan dan kondisi sebenarnya dari para nelayan, seperti pula pada lokakarya sebelumnya, kunjungan lapangan dilaksanakan ke pelabuhan Bitung. Dibangun pada 2010, pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan perikanan utama di Sulawesi Utara, menyediakan layanan bagi kapal-kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di laut Sulawesi dan Maluku serta Samudra Pasifik. Pelabuhan Bitung menampung sekitar 899 kapal perikanan, dengan kapal-kapal kecil yang merupakan mayoritas armada dengan spesies Tuna sebagai tangkapan utama.

Selama kunjungan lapangan, pengawas ketenagakerjaan turut melakukan pemeriksaan di sejumlah serta berinteraksi dengan para nelayan. Kunjungan lapangan menyediakan sarana bagi para peserta untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama lokakarya dan untuk lebih memahami tantangan dan pendekatan yang efektif ketika melakukan pengawasan di atas kapal.

Budi Hartawan, Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan, mengingatkan pengawas ketenagakerjaan tentang peran penting pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan implementasi undang-undang ketenagakerjaan di sektor perikanan.

“Saya menyadari kita tidak dapat memaksakan penerapan hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan. Namun, kita perlu memastikan bahwa sektor ini setidaknya menerapkan standar kerja minimum,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa hasil lokakarya akan disebarluaskan kepada para pengawas ketenagakerjaan lainnya.

Lokakarya ditutup dengan penyusunan kegiatan dan rencana kerja untuk setiap provinsi. Rencana yang dibuat termasuk bagaimana meningkatkan koordinasi untuk kunjungan dan pengawasan bersama, membentuk satuan tugas di sektor perikanan, peningkatan kesadaran terhadap pemangku kepentingan lainnya termasuk pekerja dan pengusaha, survei awal tentang kondisi perikanan dan sebagainya.

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, mendorong para pengawas ketenagakerjaan yang berpartisipasi untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan data sebagai cara meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. “Pengawas ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam melindungi dunia kerja di lingkungan yang terus berubah dan ILO terus mendukung Indonesia meningkatkan kondisi sektor perikanan,” katanya.

Lokakarya ini juga sejalan dengan perayaan satu abad ILO. Selama 100 tahun, ILO telah memajukan keadilan sosial dan mempromosikan pekerjaan layak di semua aspek dunia kerja, termasuk sektor perikanan. Peringatan seratus tahun ILO juga menandai perjalanan 69 tahun Indonesia dengan ILO sejak menjadi salah satu negara anggota ILO pada 1950.